• (De) Nasionalisme Indonesia

    Oleh: Merah Johansyah Ismail

    "….Negeri kita sekarang sudah tidak dapat lagi disebut secara
    sederhana—sebagai negeri dunia ketiga—sebutan tidak terhormat dalam
    system dunia. Karena dunia pertama adalah negeri kaya dan demokratik,
    negeri kedua adalah negeri maju teknologi namun komunis atau sosialis
    dan dunia ketiga adalah sebutan untuk sisa negeri yang tidak masuk
    dalam dua kategori karena mereka hanyalah sisa-sisa dari system dunia….."

    --Emmanuel Subangun, "Negara Anarkhi" (2004)

    Nusantara abad XVII hingga XIX merupakan kawasan perebutan bagi
    ekspansi barat—transisi masyarakat barat menuju industrialisasi
    menandai kolonialisasi di bagian timur dunia, begitulah nasib
    nusantara sebagai negeri timur lengkap dengan imajinasi eksotika dan
    sumber melimpah bahan baku industri dunia (raw material). Selama
    kurang lebih 3 abad lebih, portugis, inggris hingga belanda
    "menggilir" nusantara menghasilkan sebuah interaksi atau suatu
    hubungan yang "ambigu"—perlawanan (resistention) di satu sisi dan
    penerimaan (adopt-given) di sisi lainnya.

    Perlawanan atau resistensi itu sebagai reaksi menghasilkan
    nasionalisme, suatu kesadaran akan kedaulatan dan mempertahankan tanah
    air. Walaupun dalam perjalanannya definisi nasionalisme baru dikenal
    setelah politik etis di awal abad XIX yang disabdakan oleh ratu
    Wilhelmina di belanda (Sartono Kartodirdjo; 1992). Sementara jika kita
    setia dengan definisi term nationalism, maka reaksi awal sebelum
    politik etis seperti perlawanan tokoh-tokoh rakyat, ulama, jemaat
    thareqat dan raja-raja lampau nusantara juga dapat didefinisikan
    nationalism dalam arti paling asasi yaitu reaksi mempertahankan tanah
    dan kedaulatan.

    Sebagai sebuah kategori sejarah kolonialisme memang sudah kita lalui,
    sekarang kita melalui situasi sejarah yang disebut pasca kolonialisme.
    Namun imperialisme sebagai sebuah sifat dasar kolonialisme masih belum
    mampu kita enyahkan. Dalam sebuah orasi dan bahasa menggelegar di
    hadapan peserta KTT Non-blok 1955 di bandung, soekarno mengingatkan
    bahwa revolusi belum selesai. Sebagai peringatan akan hantu
    imperialisme tersebut.

    Priyayi, Involusi dan Nasionalisme Kelas Menengah

    "…kau tahu, le. Ini langkah yang sangat penting dalam kehidupanmu. Kau
    mulai masuk dalam kalangan priyayi. Kau bukan petani lagi duniamu
    sekarang sudah lain, le. kau harus hati-hati membawa diri, harus
    patuh, jujur dan setia kepada atasan. Kau pasti akan naik pangkat dari
    gupermen, jalan menjadi priyayi sekarang ada di depanmu, le…"

    --Nasehat Kepada Sastrodarsono Tokoh Utama Roman Umar Kayam—"Para
    Priyayi", Bersetting Tahun 1910 Di Hindia Belanda—

    setelah tahun 1900 muncul kelompok yang dinamakan priyayi baru
    kebanyakan mereka memanfaatkan kesempatan yang lebih luas memperoleh
    pendidikan barat lanjutan, masa itu adalah masa politik etis. Para
    priayyi baru ini mendapatkan pekerjaan dan status social baru berkat
    jenjang pendidkamn yang dinikmatinya. Kelompok priyayi baru ini
    merupaka sumber utama nasionalsime, kebanyakan anggota Boedi oetomo,
    Comitee voor het javaans nationalism dan jong java juga termasuk
    kelompok ini .

    Lahirnya politik etis awal abad XIX, merupakan titik awal lahirnya
    perlawanan kelas menengah Indonesia, yaitu kaum terdidik dan cendekia.
    Jika sebelumnya perlawana dibangun langsung oleh kekuatan rakyat atau
    tokoh rakyat yang populistik maka era politik etis ini menandai
    lahirnya perlawanan baru dan menutup fase perlawanan populistik
    menjadi perlawanan ala kelas menengah lewat organisasi politik dan
    organisasi pergerakan sebagai mediumnya. Di sisi lain sebagai sebuah
    kebijakan politik etis lahir dalam konteks dinamika politik negeri
    belanda sendiri, pengaruh inggris setelah abad XV di belanda
    menghasilkan perubahan struktur monarkhi belanda menjadi monarkhi
    parlementer, politik etis adalah salah satu pengaruh dari partai
    liberal kala itu . Biar bagaimanapun nasionalisme masih menyimpan
    cacat bawaan yang problematik. Di nasionalisme awal Indonesia abad XIX
    tersebut terjadi ambiguitas—nasionali sme manjadi medium perlawanan
    sekaligus medium adopsi system nalar ala eropa yang ketika itu memang
    sedang dibanjiri oleh wacana nasionalisme dan humanitarian sebagai
    efek dari tradisi pencerahan eropa.

    Ambiguitas itu menjadi mapan setelah sebelumnya melalu fase involusi
    seperti yang diungkapkan geertz seorang antropolog amerika dalam
    teorinya tentang involusi pertanian di indonesia dilalui. Involusi
    adalah lawan dari evolusi, geertz menyatakan system pertanian dan
    perkebunan massal yang terapkan oleh belanda yang dikenal dengan
    Sistem tanam paksa (cultuur stelsel) di jawa berdampak hebat pada
    konstruk sosio-budaya dalam ruang bathin masyarakat nusantara.

    Jika sebelumnya praktik pertanian rakyat jawa hanya sekedar memenuhi
    kebutuhan konsumsi, dengan datangnya belanda dengan kepentingan
    ekonomisnya, perkebunan massal utk diperdagangkan dan diangkut ke
    negeri belanda. Sejak itulah terjadi ekonomisasi sektor pertanian
    rakyat yang dimapankan oleh orde baru dengan nama berbeda namun dengan
    praktik yang sama atas nama intensifikasi pertanian pada tahun 80-an
    (revolusi hijau). Terobsesi menjadi menjadikan hasil pertanian secara
    massal secara kapitalistis hingga semua benih tradisional diganti
    menjadi benih kimiawi yang digenjot dapat menghasilkan hasil tani
    berkali-kali lipat sesuai dengan nafsu pasar orde baru pencokokan
    system pertanian yang berpengaruh pada system nalar itulah yang
    disebut geertz sebagai involusi.

    Involusi Nasionalisme Pembangunan

    Persoalan ini ditambah lagi oleh sesat pikir para pemegang dan penentu
    kebijakan di tingkat nasional maupun regional selama ini tentang "apa
    itu pembangunan" telah menggiring nalar kita menjadi nalar bangsa
    daratan ala eropa (land based oriented development) yang hanya
    memiliki konsep pembangunan daratan pula, hingga potensi sektor
    pembangunan pesisir dan kepulauan sebagai alternatif lain bahkan tidak
    terpikirkan . Jikalau mau jujur negara Indonesia bukanlah negara
    kontinen, Indonesia bukanlah sebuah benua daratan yang luas, tetapi
    negara kepulauan yang luas, yang terdiri dari 17.586 pulau besar dan
    kecil, dilikungi laut oleh tiap-tiap pulau (Dimyati;2006) .

    menurut data statistik jikalau kita bersungguh-sungguh dengan "cetak
    biru" mengenai pembangunan kerakyatan yang jelas tentu saja akumulasi
    ekonomi nasional dapat dipacu juga dari sector pembangunan pesisir
    atau kepulauan (Archipelagos based oriented development) ini. Dalam
    konteks yang lain Indonesia sebagai negara maritim-kepulauan besar
    harus berani menegakkan kepala sebagai bentuk kepercayaan diri dan
    lepas dari dikte ketat neo-kapitalisme global.

    Menata Gerak, Menyusun Paradigma Berbasis Realitas

    "…Kita bagaikan terbungkuk menanggung beban, jangankan berdiri tegak
    sementara kita digerogoti dari dalam. Keawasan angkatan kita memudar
    ketimbang angkatan terdahulu dalam menyimak gerak-siklus internasional
    hingga selalu terjebak oleh kepentingan TNC's, MNC's. hingga sekarang
    pasca tan malaka kita belum mampu menyusun narasi persatuan perjuangan
    dan paradigma yang berbasis realitas yang diharapkan memandu gerakan.
    Sementara dari dalam transisi panjang membuat ilusi kebimbangan,
    sebagian dari kita ada yang tak sabar berbuat khianat sebagian lagi
    menjadi fatalis dan diluar kita biarkan kekuatan kekuasaan lama
    mengkonsolidasikan diri untuk kembali membajak reformasi ini ditengah
    jalan…"

    Nalar penyusunan gerakan di Indonesia setelah Tan Malaka lebih
    bersifat teoritik-akademik (logos), yakni diawali dengan berbagai
    konsep ideal tentang masyarakat atau negara yang berasal dari luar.
    Celakanya, konsep-konsep yang dipakai di kalangan akademis kita hampir
    seluruhnya beraroma liberalisme. Sehingga di tingkat intelektual pun
    tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri dari arus liberalisme,
    yang di level politik dan ekonomi maujud dalam neoliberalisme. Dengan
    kata lain, dalam upaya melawan neoliberalisme, banyak gerakan
    terperangkap di langkah pertama yakni tersedot oleh konsep-konsep
    liberalisme. Demokrasi, HAM, civil society, sipil vs militer,
    federalisme dll. difahami sebagai agenda substansial.

    Padahal dalam lapangan politik dan ekonomi, kesemuanya tadi nyaris
    menjadi mainan negara-negara neoliberal. Maka boleh dikata, semenjak
    dari pikiran gerakan semacam itu memang tidak akan pernah berhasil.
    Dengan kata lain persoalan sulitnya membangun paradigma berbasis
    kenyataan di PMII itu pararel dengan kesulitan membuat agenda nasional
    yang berangkat dari kenyataan Indonesia. Konsekuensi yang harus
    diambil dari penyusunan paradigma semacam itu adalah, untuk sementara
    waktu organisasi akan tersisih dari pergaulan gerakan mainstream.
    Gerakan harus mampu berkayuh di antara gelombang panjang dan gelombang
    pendek, agar gelombang panjang tetap terkejar dan gelombang pendek
    tidak cukup kuat untuk menghancurkan biduk kita yang rapuh.
    Bagaimanapun untuk membangun gerakan kita harus mendahulukan realitas
    ketimbang logos.

    * Penulis adalah Relawan Peneliti di Naladwipa Institute Samarinda
  • You might also like

    1 komentar:

    Unknown mengatakan...

    ismulhaq.com